Pelaksanaan Bimbingan Teknis Analisa Jabatan pada Jabatan Struktural…

Dalam upaya mendukung tata pemerintahan yang baik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan Program Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan di Kementrian dan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dengan kegiatan penataan pegawai. Untuk itu, diperlukan informasi dasar tentang jabatan yang diperoleh dari analisa jabatan. Pentingnya analisa jabatan didasari oleh tiga pertimbangan. Pertama, bakat kerja dan kemampuan setiap pegawai adalah berbeda-beda. Kedua, jabatan yang berbeda mungkin membutuhkan bakat yang berbeda pula. Ketiga, untuk mencapai kinerja yang optimal, maka Organisasi harus menempatkan pegawai di jabatan yang sesuai dengan bakat mereka. Dengan kata lain, agar berhasil mencapai tujuan, organisasi seharusnya memiliki informasi yang detil mengenai tugas dan persyaratan suatu jabatan.

Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisa jabatan. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja yang selanjutnya dirumuskan atau diformulasikan menjadi jabatan. Rumusan ini akan dijadikan dasar untuk melakukan berbagai kegiatan manajemen kepegawaian diantaranya untuk menyusun formasi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan. Analisa jabatan merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Penataan organisasi, tatalaksana dan sumber daya manusia yang menjadi pokok Kegiatan reformasi birokrasi memerlukan data analisa jabatan sebagai bahannya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menghimbau pelaksanaan Analisa Jabatan sejak Tahun 1989, maka dari itu pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Analisa Jabatan tersebut telah dianggarkan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Banten pada Bagian Analisa Jabatan di Sub bagian Analisa Jabatan dan Beban Kerja. Untuk menstandardisasikan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan  Teknis Analisa Jabatan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah mengacu pada sistem aplikasi yang telah disusun oleh Konsultanserta tim dari Biro Organisasi yang idealnya akan diisi oleh masing - masing SKPD Provinsi Banten.

Proses pelaksanaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Akibatnya, data tidak terkumpul pada waktu yang telah ditetapkan serta masih adanya beberapa SKPD yang belum mengisi dengan lengkap dan benar pada sistem aplikasi Analisa Jabatan. Salah satu sebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang cara pengisian data ke sistem apliaksi yang ada. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan analisa jabatan ke depannya sebaiknya disusun oleh masing-masing SKPD Provinsi Banten di bawah koordinasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dengan demikian, panduan operasional penyusunan analisa jabatan bagi setiap SKPD untuk pengisian formulir analisa jabatan sangat diperlukan. Maka ke depannya Biro Organisasi akan membuat Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan yang nantinya dapat digunakan untuk tiap SKPDyang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.