Gambaran Umum


GAMBARAN BIRO ORGANISASI SETDA

PROVINSI BANTEN

 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Biro Organisasi berdasarkan Pergub no.83 tahun 2016 tentang  kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi banten, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi.

2. Tugas Pokok

 

a. Kepala Biro

Kepala Biro Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Biro Organisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Organisai berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Organisasi sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  • Membina bawahan di lingkungan Biro Organisasi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  • Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Organisasi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya pada Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
  • Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Organisasi dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Organisasi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

b. Kepala Bagian Kelembagaan

Kepala Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Organisasi dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah, Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota serta Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bagian Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Kelembagaan berdasarkan program kerja Biro Organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan  Bagian Kelembagaan Biro Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  • Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan  Bagian Kelembagaan Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Kelembagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  • Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan kelembagaan, pengembangan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, dan Analisa Formasi Jabatan;
  • Merencanakan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Merencanakan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Merencanakan bahan penyusunan perencanaan pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota serta Analisa Formasi Jabatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Merencanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota serta Analisa Formasi Jabatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;   
  • Merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota serta Analisa Formasi Jabatan dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan   Kabupaten/Kota;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Kelembagaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Kelembagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

b.I Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah

Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • Menyusun bahan rumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penataan, pengembangan dan evaluasi organisasi dan kelembagaan perangkat daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaaan penataan, pengembangan dan evaluasi organisasi dan kelembagaan;
  • Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas penyelenggaraan penataan, pengembangan dan evaluasi  organisasi dan kelembagaan perangkat daerah;
  • Menyusun bahan pengolahan data dan informasi  penyelenggaraan administrasi penataan, pengembangan, dan evaluasi organisasi dan kelembagaan perangkat daerah;
  • Melaksanakan pembinaan, sosialisasi penataan, pengembangan, evaluasi organisasi, dan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

b.II Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;

Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • Menyusun bahan rumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas penyelenggaraan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
  • Menyusun bahan pengolahan data dan informasi terkait kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
  • Melaksanakan sosialisasi terkait kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

b.III Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan

Kepala Sub Bagian Analisa formasi Jabatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan berdasarkan rencana operasional Bagian Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di tingkat provinsi, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan fasilitasi penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  • melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di tingkat pemerintah pusat dan provinsi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • menyusun bahan pengolahan data dan informasi  penyelenggaraan administrasi penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di tingkat provinsi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan, mengelola dan mengembangkan Sistem Aplikasi Informasi kepegawaian data analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis secara elektronik/komputerisasi;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

C. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Organisasi dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik dan Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana operasional pada Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik berdasarkan program kerja Biro Organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  • Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pada Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  • merencanakan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Tatalaksana dan Pelayanan Publik, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • merencanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi dan  evaluasi pelaksanaan penataan Tatalaksana Pemerintahan, Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Usaha Biro;
  • merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan Tatalaksana Pemerintahan, Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Usaha Biro;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

c.I Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan

Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pada sub bagian Tatalaksana Pemerintahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan kegiatan memfasilitasi penataan dan evaluasi Tatalaksana Pemerintahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penataan Tatalaksana Pemerintahan;
  • menyusun bahan pengolahan data dan informasi  penyelenggaraan administrasi penataan Tatalaksana Pemerintahan;
  • melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penataan  Tatalaksana Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c.II Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik

Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik berdasarkan rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada sub bagian Kebijakan Pelayanan Publik untuk tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  • melaksanakan kegiatan memfasilitasi penataan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • menyusun bahan pengolahan data dan informasi  pelaksanaan administrasi Kebijakan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan pembinaan, sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

c.III Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup biro;
  • Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis setda, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Biro;
  • Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
  • Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan biro;
  • Melaksanakan pengelola anakuntansi dan pajak keuangan lingkup biro;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup biro;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

d. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Organisasi dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berdasarkan program kerja Biro Organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  • Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  • merencanakan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis  pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • merencanakan, pengorganisasian,  pengendalian pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • merencanakan bahan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • merencanakan bahan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur atau  Keputusan Gubernur yang berkaitan bidang sumber daya manusia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Merencanakan pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang perencanaan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

d.I Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan rencana operasional Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • menyusun bahan perumusan kebijakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, serta menyusun dan mengkompilasi laporan kinerja provinsi, laporan kinerja sekretariat daerah, dokumen renstra dan dokumen renja sekretariat daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang perencanaan;
  • menyusun dan mengkompilasi renstra dan renja sekretariat daerah;
  • melaksanakan pembinaan dan monitoring sistem akuntabilitas kinerja institusi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
  • menyusun bahan analisis penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dan laporan kinerja Provinsi;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

d.II Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi

  • Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi berdasarkan rencana operasional Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • menyusun bahan perumusan kebijakan Kepegawaian serta pelaksanaan fasilitasi penyusunan program reformasi birokrasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
  • melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • menyusun bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan sekretariat daerah;
  • melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pegawai di lingkungan sekretariat daerah;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

d.III Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Merencanakan kegiatan Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana operasional Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan dan pembinaan Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan upaya sosialisasi peningkatan dan pembinaan budaya kerja pegawai;
  • melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan peningkatan dan pembinaan budaya kerja;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan dan pembinaan budaya kerja lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  • melaksanakan, koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang sumber daya manusia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 


Twitter


Facebook