Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten


Berdasarkan Pasal l7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat. Untuk menjamin objektifitas, transparansi, dan kesesuaian antara tuntutan tugas dalam jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut, perlu dilakukan analisis jabatan. Hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi

Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dasar perhitungan kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil melalui analisis beban kerja sehingga dapat menentukan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, maka daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah  diperlukan penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK).

Sedangkan Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class).

 


Twitter


Facebook