​Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten Tahun 2017


Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten Tahun 2017

         Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) merupakan perwujudan  kewajiban Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanah yang di berikan oleh rakyat dengan demikian diperlukan  evaluasi atas Kinerja Pembangunan dan mempertajam Prioritas Rencana Pembangunan pada tahun selanjutnya yang mampu meningkatkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mampu mengurangi pengangguran secara signifikan. Selanjutnya penajaman prioritas tersebut tetap memperhatikan program-program Pelayanan Publik yang dampaknya baru dapat di ukur dalam jangka panjang yang akan menjadi perbaikan pemerintah Provinsi Banten kedepan yang di dukung berbagai pihak sehingga dapat melaksanakan rencana pembangunan kedepan yang tertuang dalam RJPMD tahun 2017 -2022.

Melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten Tahun 2017 ini Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten bertujuan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memahami skema penulisan Laporan Kinerja dengan baik dan benar sehingga masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyusun laporan kinerja dengan cepat, tepat dan benar. Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten ini, kami akan menjelaskan tata cara penulisan laporan kinerja yang sangat diperlukan oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Banten.

Dasar Hukum Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten Yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja


Twitter


Facebook