Sejarah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

SEJARAH BIRO ORGANISASI

DAN REFORMASI BIROKRASI

 

Biro Organisasi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang penataan organisasi dan tatalaksana meliputi kelembagaan provinsi dan pengendalian kelembagaan kabupaten/kota, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

Seiring banyaknya perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Biro Organisasi pada tahun 2020 berubah Nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nmor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

 

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan perubahan Nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

 

  1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

  1. Kepala Biro;

 

b. Bagian Kelembagaan, membawahkan:

1.      Sub Bagian Kelembagaan Perangkat  Daerah;

2.       Sub Bagian Kelembagaan Non Perangkat Daerah dan Kelembagaan Kabupaten/Kota;

 

c. Bagian Tatalaksana, membawahkan:

1. Sub Bagian Sistem dan Prosedur;

2. Sub Bagian Pelayanan Publik;

3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

 

d. Bagian Analisa Jabatan, membawahkan:

1. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Beban Kerja;

2. Sub Bagian Standarisasi Jabatan;

3. Sub Bagian Kinerja dan Akuntabilitas.

 

e. Bagian Sumber Daya Aparatur, membawahkan:

1. Sub Bagian Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;

2. Sub Bagian Perpustakaan Setda;

3. Sub Bagian Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja.

 

 

 

 

  1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nmor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

 

  1. Kepala Biro

 

  1. Bagian Kelembagaan dan analisia Jabatan, membawahkan:
  1. Sub Bagian Analisa Jabatan;
  2. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
  3. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/ Kota.

 

  1. Bagian Tatalaksana, membawahkan:
  1. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
  2. Sub Bagian Pelayanan Publik;
  3. Sub Bagian Tata Usaha.

 

  1. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahkan:
  1. Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
  2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
  3. Sub Bagian Budaya Kerja.