Visi dan Misi

VISI DAN MISI (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten)

Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Pelayanan yang profesional untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik.” Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekeretariat Daerah Provinsi Banten menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kata kunci visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efesien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum. Pelayanan Prima, merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut misi yang diemban oleh Sekeretariat Daerah Provisi Banten 2017-2022 adalah sbb :

1.    Meningkatkan Pelayanan Kerjasama, Administrasi Kewilayahan, Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

2.    Meningkatkan Pelayanan Produk Hukum Daerah;

3.    Meningkatkan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4.    Meningkatkan Pelayanan Sarana Perekonomian, Industri Jasa Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Produksi Daerah;

5.    Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pembangunan Daerah yang Profesional;

6.    Meningkatkan Pelayanan Pembangunan Infrastruktur dan Sumberdaya Alam yang Berkualitas;

7.    Meningkatkan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah;

8.    Meningkatkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah;

9.    Meningkatkan Pelayanan Kelembagaan, Akuntabilitas, Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Biro Organisasi Sekeratriat Daerah Provinsi Banten menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022 adalah “Mengembangkan Kelembagaan Dan Birokrasi Yang Semakin Profesional Dan Akuntabel, Serta Adaptabel Untuk Segera Menyesuaikan Terhadap Segala Perubahan” dengan sasaran sebagai berikut : “Mewujudkan kelembagaan Renstra Biro Organisasi 2017-2022 RENSTRA BIRO ORGANISASI 31 dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis TI “ 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponenkomponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga) isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten keberadaannya sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan, namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Kedepan Biro Organisasi akan meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerima Pelayanan terhadap pengaduan dan keluhan ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan publik, juga memberikan arahan dan lokasi pengembangan pelayan yang dibutuhkan masyarakat.

2. Regulasi yang Pro Rakyat; Tugas utama Biro Organsiasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah merumuskan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan dan pemberian fasilitasi pelayanan kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Seiring dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Salah satu substansi PP tersebut menegaskan bahwa Gubernur, selain kepala daerah juga sebagai wakil Pemerintah di Daerah dalam rangka pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diwilayahnya. Pemprov Banten sejak dilahirkan dari tahun 2000 samai 2017 ini, rasanya belum optimal dalam membuat regulasi untuk kepentingan masyarakat, Pada OPD Renstra Biro Organisasi 2017-2022 RENSTRA BIRO ORGANISASI 32 skrg, Pemprov menambah 1 biro yg menangani infrastruktur. Hal ini sebagi wujud kepedulian pemprov untuk lebih peduli dan pro dalam membuat kebijakan yg lebih pro terhadap masyarakt terutama regulasi yg menyangkut pelayanan dasar.

3. Penggunaan teknologi informasi. Semakin berkembangnya penggunaan teknlogi informasi dan sesuai dengan amanat dari rencana aksi KPK, maka penggunaan IT dalam segala hal saat ini lebih dikepdepankan. Sistem perencanaan, sistem keuangan,sistem laporan,sisten kinerja pegawai,dsb. Dengan demikian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selelu mengedepankan Teknologi informasi ini yang merupakan bagian dari tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan. Selain memberikan pelayanan kepada SKPD lainnya juga memberikan pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa fasilitasi administrasi dibidang produk hukum, organisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan termasuk didalamnya kerjasama pembangunan daerah. 4. Pemberdayaan pegawai / SDM Dalam rangka meningkatkan sumberdaya aparatur Pemerintah Provinsi Banten khusus untuk pemberdayaan SDM ini, dalam SOTK kali ini menambah nomenklatur reformasi birokrasi, Budaya kerja dan pengembangan SDM, hal ini bertujuan antara lain, mengembangkan ketrampilan dan komptensi individual sehingga masing-masing individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yg di embannya, mengembangkan budaya kinerja pegawai sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organiasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit organiasasi masing-masing serta mengembangkan dan menguatkan jalinan keluar dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif dan ekstensif.