Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi hal utama dalam upaya pengendalian inflasi. Utamanya, fokus pada sejumlah komoditas yang berpotensi penyumbang inflasi di Provinsi Banten.
Demikian disampaikan Nana Supiana usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (20/1/2025).
"Semua potensi kolaborasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa fokus terhadap komoditas yang berpotensi penyumbang inflasi. Utamanya komoditas pangan, seperti cabai, bawang merah dan bawang putih serta yang lainnya," ungkap Nana.
Dikatakan, upaya pengendalian inflasi juga memiliki peran untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Jika Inflasi terlalu tinggi tidak baik dan terlalu rendah juga tidak baik, maka keseimbangan itu sangat dibutuhkan," katanya.
Nana menuturkan saat ini pihaknya telah meminta kepada Satgas pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk melakukan pengecekan terkait alur distribusi minyak kita yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Kemudian, untuk jumlah pasokan dicek oleh Disperindag Provinsi Banten," ucapnya.
"Maka Satgas dan TPID memonitor itu, untuk memastikan dan menindak tegas bila ada distributor yang nakal," tambah Nana.
Sebagai informasi, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor 1/1/36 Tahun XIX, 2 Januari 2025, di Provinsi Banten pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,88 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten pada bulan Desember 2024 sebesar 0,50 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,88 persen.
